BERTIA TERKINI
8 Partai Politik Digugat ke Komisi Informasi Sumbar
Esensi Monev Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik
.jpg)
Padang Informatif dan Komisi Informasi Kota Padang; Apakah B
KPU Kota Padang Resmikan Layanan PPID Mandiri
KI Sumbar Dorong Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik M
Bawaslu Mentawai Berpotensi Naik Kelas Jadi Badan Publik Inf
PENGUMUMAN
JADWAL PERSIDANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHAP VERIFIKASI
SELEKSI KONSULTAN PENDAMPING PLUT-KUMKM TAHUN 2019
AGENDA
Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023
Launching WEB Komisi Informasi Desember 2023
ARTIKEL
HUT ke-80 RI: Refleksi Keterbukaan Informasi
Oleh Musfi Yendra
[Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat]
17 Agustus 2025, 80 tahun Kemerdekaan Indonesia bukan sekadar hitungan usia. Ini merupakan momentum refleksi sejarah panjang bangsa yang telah berjuang, bertahan, dan berkembang dari sebuah republik muda menjadi negara demokrasi besar dengan peran signifikan di ka
2025-08-17 09:20:41
Keteladanan Keterbukaan Informasi dari Masjid
oleh : Musfi Yendra [Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat]
Tulisan ini terinspirasi dari apa yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat, Bapak Arry Yuswandi, dalam sambutannya saat me-launching Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025, sebagai agenda rutin Komisi Informasi Sumatera Barat, Selasa, 8 Jul
2025-07-11 11:36:16
.jpg)
Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
Oleh : Musfi Yendra
(Ketua Komisi Informasi Sumbar)
Uji konsekuensi merupakan mekanisme penting dalam sistem keterbukaan informasi publik di Indonesia. Prosedur ini berfungsi untuk menilai potensi dampak negatif atas pembukaan suatu informasi yang dinilai layak untuk dikecualikan. Dalam konteks ini, uji konsekuensi menjad
2025-07-01 10:16:54
.png)
DOWNLOAD FILE
Silahkan download disini